Fenomena Golput
Senin (7/7) malam lalu menjadi saat-saat paling menegangkan bagi partai-partai politik di Indonesia, terutama yang baru berdiri. Ada kecemasan menunggu penantian panjang selama ini. Apa sebenarnya yang terjadi pada Senin malam itu?
Saat itulah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan kontestan peserta pemilihan umum (Pemilu) 2009 mendatang. Malam itu KPU menetapkan 34 partai politik nasional dan enam partai lokal di Aceh berhak menjadi peserta pemilu legislatif 9 April tahun depan. Jumlah itu lebih banyak daripada Pemilu sebelumnya yang hanya 24 parpol.
Sesuai UU No.10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD setelah ditetapkan KPU, parpol peserta Pemilu 2009 dapat langsung berkampanye yang bisa dimulai 12 Juli lalu. Aturan dalam UU No.10/2008 bisa dikatakan sebagai perubahan yang cukup radikal dibandingkan dengan UU Pemilu sebelumnya yang hanya menyediakan masa kampanye selama tiga minggu.
Dengan UU tersebut, ada waktu sekitar delapan bulan bagi setiap parpol menyosialisasikan diri dan mempengaruhi pemilih. Waktu yang panjang untuk berkampanye bahkan layak disebut “kampanye maraton”. Dalam maraton, hanya peserta yang berstamina tinggi dan pandai mengatur nafas yang mampu menjadi juara.
Meskipun jarak tempuh mirip maraton, dari urutan start, Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mengibaratkan, kampanye Pemilu mirip dengan balapan mobil Formula Satu (F-1). Dalam F-1, peserta tidak berangkat dari garis start yang sejajar. Ada mobil yang start di depan (pole position). Ada yang di urutan 2, 3, 4 dan seterusnya. Balapan F-1 menjadi lebih menarik tiap musimnya karena adanya “pendatang baru terbaik” (rookie of the year).
Bagaimanakah dukungan terhadap parpol saat Pemilu legislatif 2009 mendatang? Adakah potensi kejutan berupa rookie of the year? Ataukah terjadi kejutan seperti terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang banyak dimenangkan golput?
Belajar dari Pilkada
Sebelum memprediksi siapa parpol yang bakal menjadi pionir dalam Pemilu mendatang, ada pelajaran berharga yang bisa didapatkan dalam ajang Pilkada di beberapa daerah. Menurut catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), dari 26 Pemilu kepala daerah tingkat provinsi yang berlangsung sejak 2005 hingga 2008, 13 pemilu gubernur justru ‘dimenangi’ golongan putih alias golput. Artinya, jumlah dukungan suara bagi gubernur pemenang Pilkada kalah ketimbang jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya.
Kondisi itu menular ke Ibukota Negara DKI Jakarta. Jumlah masyarakat yang tidak memilih diperkirakan mencapai 39,2%. Nilai ini setara dengan 2,25 juta orang pemilih, sementara sebagai pemenang, Fauzi Bowo hanya dipilih 2 juta orang pemilih (35,1%).
Menurut hasil survey Lembaga Survey Indonesia (LSI), angka golput malah jauh lebih besar, yakni mencapai 65%. Direktur LSI Saiful Mujani memperkirakan, besarnya potensi golput Pilkada DKI Jakarta karena sebagian besar warga Ibukota meragukan proses pesta demokrasi yang baru pertama kali digelar di Jakarta ini.
Dari DKI Jakarta, Pilkada berlanjut ke Jawa Barat. Meski pasangan Ahmad Heryawan-Dede Yusuf berhasil mengantongi suara terbanyak dibandingkan kontestan lain, yaitu dengan perolehan 7.287.647 suara, jumlah golput jauh lebih besar; mencapai 9.130.594 suara.
Begitu juga pada Pilkada Jawa Tengah yang dimenangi pasangan Bibit Waluyo-Rustriningsih dengan 6.084.261 suara. Jumlah golput di Jawa Tengah justru menembus angka 11.854.192 suara. Angka ini sangat menggiurkan bagi Parpol peserta Pemilu 2009.
Di Provinsi Jawa Timur idem dito. Meski harus ditempuh dalam dua putaran, pada putaran pertama sudah terlihat; golputlah pemenangnya. Ketidakpercayaan warga Jawa Timur terhadap pagelaran demokrasi Pilkada menunjukkan angka yang cukup fantastis. Jumlah golput pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 23 Juli lalu, mencapai 38,37% suara, atau 11.152.406 juta penduduk tidak menggunakan hak pilihnya.
Menurut, catatan KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) Jatim, jumlah suara sah dalam Pilgub sebanyak 17.014.266 juta, sedangkan yang tidak sah ada 895.045 suara. Total pemilih Pilgub Jatim sebanyak 29.061.718 juta penduduk.
Tidak beda jauh dengan Pilgub, Pilkada kabupaten/kota mengalami hal sama. Catatan JPPR menunjukkan, dari 130 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pemilu, 39 Pilkada kabupaten/kota, golput menempati nomor wahid.
Koordinator Nasional JPPR Jeirry Sumampow menilai, rendahnya partisipasi masyarakat membuat legitimasi gubernur-wakil gubernur terpilih sangat rendah di mata rakyatnya sendiri. Bahkan dia memprediksi, besarnya jumlah golput dalam Pilkada akan merembet ke Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden pada 2009.
Mengapa Golput?
Besarnya masyarakat yang tidak memilih saat Pilkada menunjukkan banyaknya massa yang masih mengambang. Dalam bahasa sosiologi politik, massa mengambang disebut sebagai floating mass atau kadang juga disebut floating voters. Mengambang artinya tidak ke sana, tidak ke sini atau tidak ke mana-mana. Jadi, massa mengambang menunjukkan sekelompok orang yang tidak menentukan pilihan mereka kepada suatu partai atau calon tertentu dalam suatu pemilihan. Padahal kita semua mengetahui bahwa calon-calon dalam Pilkada adalah yang mendapat dukungan dari partai politik. Ini menjadi sebuah fenomena tersendiri menjelang Pemilu 2009 mendatang.
Minimnya partisipasi masyarakat dalam ajang Pilkada bukannya tanpa sebab yang jelas. Selain faktor administrasi seperti buruknya pendataan calon pemilih, Bustami Rahman, Rektor Universitas Bangka Belitung memperkirakan, tingginya angka masyarakat yang tidak atau belum memiliki pilihan tersebut lebih banyak karena tidak tahu-menahu tentang calon. Tragisnya, mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi. Orang-orang seperti ini, menurutnya, sangat mudah mendapat ‘serangan fajar’ atau apa pun namanya.
Namun, Bustami menamakan kelompok ini bukan sebagai massa mengambang, melainkan absent minded mass untuk menunjukkan sekelompok orang yang not attentive, blank terhadap apa yang terjadi. Di Indonesia kelompok seperti ini sangat banyak. “Inilah sekilas gambaran tentang realitas sosial politik bangsa kita sekarang,” tegas Bustami seperti dikutip Media Indonesia.
Hal senada juga dilontarkan Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arief Setiawan. Tingginya angka yang tidak menggunakan hak dalam Pilkada, kata dia, karena pemilih tidak mengenal calon kepala daerahnya. Sebab lain adalah lunturnya kepercayaan masyarakat karena merasa telah dibohongi oleh kepala daerah yang terpilih. Akibatnya, masyarakat pun lebih memilih tidak menggunakan hak pilih dalam Pemilu.
Apatisme masyarakat itu, menurut Arief, tampak dalam Pilkada yang telah digelar di sejumlah daerah. Dalam Pilkada, terlihat jumlah masyarakat yang tidak menggunakan hak politiknya cukup tinggi mencapai 40-50%. “Rendahnya partisipasi masyarakat itu dikhawatirkan juga akan terjadi pada Pemilu mendatang,” ujar Arief memprediksi.
Kekecewaan pemilih di Indonesia sebenarnya sudah terlihat sejak tahun 2000 atau pasca Pemilu multipartai pertama tahun 1999. Harapan masyarakat yang muncul seiring bergulirnya sistem multipartai ternyata sirna dan banyak elit politik baru di legislatif/eksekutif terlibat korupsi.
Selain itu, tidak adanya perubahan seperti yang dijanjikan para parpol dan kandidat dalam Pilkada sebelum pemilihan mendorong para pemilih yang kritis akan berpikir skeptis. Masyarakat pun berpandangan bahwa memilih atau tidak memilih sama saja karena tidak ada perubahan.
Kondisi itu terlihat dari hasil jejak pendapat Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) terhadap hasil dari Pemilu 1999. Dari jejak pendapat yang bersifat acak tersebut, ternyata masyarakat cenderung ragu partai politik yang ada akan memenuhi komitmennya pada kepentingan masyarakat setelah Pemilu usai. Mereka bercermin pada Pemilihan Umum 1999 yang dinilai hasilnya tak memuaskan.
Karena itu, menjelang Pemilu legislatif yang digelar 5 April 2004, masih banyak masyarakat yang belum menentukan pilihannya (undecided voter). Jajak pendapat itu menemukan fakta bahwa angka undecided voter cukup tinggi, berkisar antara 35 hingga 60% dari seluruh partai, berdasarkan perbandingan Pemilu 1999.
Jajak pendapat LP3ES juga mencatat 60% responden menyatakan tidak puas dengan hasil Pemilu 1999. Karena itu, meski dibarengi dengan sistem Pemilu yang baru, masyarakat masih ragu Pemilu 2004 mengubah keadaan menjadi lebih baik. Bahkan 43% responden menyatakan tidak yakin, sedangkan 24% tak punya pendapat apa-apa. Hanya 33% yang berpikiran sebaliknya, bahwa pemilu 2004 akan membawa perubahan.
Setelah Pemilu multipartai kedua pada 2004, ternyata masyarakat tetap tidak puas terhadap kinerja partai yang ada. Survei Indo Barometer yang dilakukan di 33 provinsi di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 26 November hingga 7 Desember 2007 menunjukkan mayoritas masyarakat menilai kinerja partai politik masih buruk dan tidak memuaskan publik.
Dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden, dengan margin of error sebesar kurang lebih 3,0% pada tingkat kepercayaan 95%, Survei Indo Barometer menemukan, mayoritas publik Indonesia relatif kurang puas terhadap kinerja parpol. “Tingkat kepuasan hanya sebesar 30,1%, sedangkan yang tidak puas 54,6%, dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 15,3%,” ungkap Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari.
Bahkan banyaknya partai politik, menurut Qodari, berpotensi menjadi masalah. Pertama, sistem presidensialisme kurang cocok dengan multipartai ekstrem. Akibatnya, dengan kekuatan politik terpecah, konsolidasi politik dan eksekusi kebijakan sulit dilakukan.
Kedua, banyaknya partai tidak dibarengi dengan tawaran pemikiran dan program kerja yang bervariasi. Kalau begini, banyaknya partai tidak bisa memberi nilai tambah, malah akan membingungkan masyarakat saja. “Kalau sudah bingung kualitas pilihan masyarakat akan turun atau malah golput,” ujarnya.
Hasil survey dan penelitian di lapangan CSIS menyebutkan, saat ini 30% pemilih Indonesia belum menentukan pilihan parpolnya. Di antara yang sudah menentukan pilihan di antaranya PDI-P merupakan partai yang paling populer, diikuti oleh Golkar, kemudian PKS. Banyak dari pemilih Indonesia yang akan menentukan pilihan politiknya pada hari Pemilu.
Partai Islam dan Sikap Masyarakat
Dalam konstelasi politik Indonesia, polarisasi partai politik yang paling menonjol adalah antara partai Islam dan partai nasionalis. Dalam dunia akademik, biasanya definisi partai Islam itu dibagi menjadi tiga. Pertama, partai yang menganut asas Islam (dan tentu basis massanya adalah Islam) seperti PPP, PKS, PBB, dan PBR. Kedua, partai yang tidak menganut asas Islam tetapi berbasis massa Islam seperti PKB dan PAN. Ketiga, definisi yang tidak memisahkan keduanya. Artinya, yang disebut partai Islam mencakup baik yang berasas Islam maupun tidak berasas Islam namun berbasis massa Islam. Lantas, bagaimana publik Indonesia memaknai partai Islam? Apa definisi partai Islam menurut publik Indonesia?
Survei Indo Barometer mengajukan pertanyaan terbuka kepada publik Indonesia tentang pengertian dari partai Islam. Ternyata jawaban tertinggi adalah partai yang berasaskan Islam (28,3%); partai yang mayoritas pemilihnya Islam (24,2%), partai yang didirikan ormas Islam (15,8%), dan partai yang pengurusnya seluruhnya orang Islam (5,8%).
Masalahnya, dari hasil survey Indo Barometer, ternyata persepsi masyarakat terhadap partai Islam tidak terlalu berbeda dengan partai nasionalis, baik dalam hal partai maupun perilaku elit/pengurusnya. Tidak kalah menarik adalah tingkat penerimaan publik umum Indonesia yang hampir sama terhadap partai manapun yang menang Pemilu, lepas dari latar belakang atau labelnya, baik partai Islam maupun nasionalis.
Secara umum menjelang penyelenggaraan Pemilu ketiga 2009, wajah partai politik, termasuk berlabel Islam, belum juga menampilkan pembaruan berarti. Sembilan tahun lepas dari hegemoni negara tampaknya belum menjadi tempo yang cukup bagi parpol untuk berbenah. Setelah dua kali masa Pemilu (Pemilu 1999 dan 2004) ada kecenderungan kian terkikisnya pandangan positif publik terhadap parpol. Bahkan kini muncul sikap pragmatis masyarakat terhadap parpol.
Meski bermunculan parpol baru, masyarakat menganggap parpol, baik yang baru maupun yang sudah mapan, belum mampu memenuhi aspirasi masyarakat. Masyarakat yang berharap usai Pemilu keadaan akan berubah harus kecewa berat. Janji-janji muluk yang dilontarkan semasa kampanye ternyata tinggal janji.
Kondisi tersebut terungkap dalam survei Indo Barometer. Jangan kaget, publik justru menganggap peran parpol paling menonjol adalah memperjuangkan kepentingan partai dan pengurus partai itu sendiri (18,3%); disusul memperebutkan kekuasaan di pemerintahan (18,3%).
Adapun peran positif seperti pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan persentasenya hanya secuil; masing-masing 7,5% dan 2,6%. “Mereka yang tidak puas menilai parpol tidak pernah memperjuangkan kepentingan rakyat, kerja parpol tidak dirasakan rakyat, dan parpol tidak bermanfaat,” ujar M. Qodari.
Di sisi lain, kiprah parpol sebagai entitas politik lebih mencitrakan sebagai sebuah satuan politik untuk mencapai kekuasaan atau bentuk-bentuk keuntungan materi lainnya daripada sebagai saluran kehendak umum. Bahkan seiring era Pilkada, peran parpol yang asal mencari menang kian terlihat. Koalisi antarparpol yang berseberangan ideologi atau beradu kepentingan di tingkat pusat, pudar di daerah, menjadi kendaraan politik untuk memenangkan calon yang dimajukan.
Lebih menyedihkan lagi, peran parpol sejak tahap pengorganisasian internal, penyerapan dan pelaksanaan aspirasi masyarakat, sampai dengan kemampuan mereka dalam mengambil jarak terhadap kebijakan Pemerintah sebagai pengoreksi juga sangat rendah. Yang terjadi, parpol malah menjadi pemberi stempel dengan melegitimasi kepentingan penguasa. Lebih parah lagi, beberapa parpol justru menjadi kaki tangan kepentingan asing dengan menngesahkan UU Migas, UU Penanaman Modal, UU SDA, UU Parpol.
Akibat semua itu sangat wajar jika kini semakin banyak masyarakat yang lebih senang berdiam di rumah atau mengerjakan hal lain ketimbang datang ke tempat pemungutan suara. Fenomena ini bisa menjadi bukti telah terjadi krisis kepercayaan di dalam diri masyarakat terhadap parpol. [Yulianto]
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Politik. Tampilkan semua postingan
Jumat, 12 September 2008
Fenomena Golongan Putih (Golput) dan Kegagalan Partai Politik
Golput dan Kegagalan Partai Politik
Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.
Pembaca yang budiman, sudah menjadi ‘rahasia umum’, pemilu langsung di Indonesia, khususnya Pilkada di sejumlah daerah, ‘dimenangkan’ oleh golput. Fenomena golput, diakui atau tidak, menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah apatis dengan ‘pesta demokrasi’ ini.
Fenomena golput di Indonesia tentu ironis mengingat: (1) Indonesia baru saja mendapat predikat sebagai ‘juara demokrasi’ dan mendapat puja-puji internasional sebagai salah satu negara paling demokratis, setelah sukses melangsungkan Pemilu 2004. (2) Biaya yang dikeluarkan selama lima tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemilu langsung, menurut penelitian LIPI, mencapai lebih dari Rp 400 triliun. (3) Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu langsung terbanyak, yakni 160 pilkada pada tahun 2008 atau 3 hari sekali.
Yang lebih ironis dari sekadar golput, pemilu langsung yang menghabiskan ratusan triliun rupiah itu menghasilkan banyak para wakil rakyat dan kepala daerah yang korup dan bermasalah. Sudah terlalu sering media kita mempublikasikan para pejabat dan wakil rakyat yang korup di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan menurut catatan Kompas, pemerintahan dari Aceh hingga Papua sudah terjerat korupsi, tanpa kecuali.
Kita jadi bertanya, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di negeri ini? Mengapa rakyat cenderung apatis dengan Pemilu/Pilkada? Mengapa pula demokrasi tak kunjung mensejahterakan rakyat? Apa sebetulnya yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat kita yang sering dikatakan sebagai ‘massa mengambang’? Bagaimana pula nasib partai-partai Islam ke depan? Yang lebih penting lagi, bagaimana peluang dan tantangan perjuangan penerapan syariah Islam di Indonesia ke depan terkait dengan semakin apatisnya rakyat terhadap ‘pesta demokrasi’?
Itulah beberapa pertanyaan yang coba dicarikan jawabannya dalam tema utama al-wa’ie kali ini. Simak pula sejumlah tema menarik lainnya yang juga layak untuk dikaji. Selamat membaca!
Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.
Assalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.
Pembaca yang budiman, sudah menjadi ‘rahasia umum’, pemilu langsung di Indonesia, khususnya Pilkada di sejumlah daerah, ‘dimenangkan’ oleh golput. Fenomena golput, diakui atau tidak, menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah apatis dengan ‘pesta demokrasi’ ini.
Fenomena golput di Indonesia tentu ironis mengingat: (1) Indonesia baru saja mendapat predikat sebagai ‘juara demokrasi’ dan mendapat puja-puji internasional sebagai salah satu negara paling demokratis, setelah sukses melangsungkan Pemilu 2004. (2) Biaya yang dikeluarkan selama lima tahun terakhir dalam penyelenggaraan pemilu langsung, menurut penelitian LIPI, mencapai lebih dari Rp 400 triliun. (3) Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menyelenggarakan pemilu langsung terbanyak, yakni 160 pilkada pada tahun 2008 atau 3 hari sekali.
Yang lebih ironis dari sekadar golput, pemilu langsung yang menghabiskan ratusan triliun rupiah itu menghasilkan banyak para wakil rakyat dan kepala daerah yang korup dan bermasalah. Sudah terlalu sering media kita mempublikasikan para pejabat dan wakil rakyat yang korup di seluruh daerah di Indonesia. Bahkan menurut catatan Kompas, pemerintahan dari Aceh hingga Papua sudah terjerat korupsi, tanpa kecuali.
Kita jadi bertanya, apa sesungguhnya yang sedang terjadi di negeri ini? Mengapa rakyat cenderung apatis dengan Pemilu/Pilkada? Mengapa pula demokrasi tak kunjung mensejahterakan rakyat? Apa sebetulnya yang dikehendaki oleh mayoritas masyarakat kita yang sering dikatakan sebagai ‘massa mengambang’? Bagaimana pula nasib partai-partai Islam ke depan? Yang lebih penting lagi, bagaimana peluang dan tantangan perjuangan penerapan syariah Islam di Indonesia ke depan terkait dengan semakin apatisnya rakyat terhadap ‘pesta demokrasi’?
Itulah beberapa pertanyaan yang coba dicarikan jawabannya dalam tema utama al-wa’ie kali ini. Simak pula sejumlah tema menarik lainnya yang juga layak untuk dikaji. Selamat membaca!
Wassalâmu‘alaikum wa rahmatullâhi wa barakâtuh.
Jumat, 16 Mei 2008
Siapa yang “Menunggangi“ Aksi Menentang Kenaikan BBM?
Siaran televisi dan pers di Indonesia akhir-akhir ini dibanjiri oleh berita-berita tentang aksi-aksi protes terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM, dan terhadap sudah naiknya harga-harga sembako, dan makin sulitnya hidup rakyat sehari-hari. Yang menarik perhatian dalam aksi-aksi ini adalah tampilnya secara besar-besaran gerakan mahasiswa yang mengadakan berbagai demo di banyak kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Jogya, Semarang, Cirebon, Surabaya, Makasar, Bali, Lampung, Sum. Selatan dan Utara.
Aksi-aksi yang paling banyak dan besar terjadi di Jakarta, dimana para mahasiswa dari berbagai universitas dan berbagai macam organisasi melampiaskan kemarahan mereka dan menyuarakan slogan-slogan yang keras mengkritik pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa dalam aksi-aksi para mahasiswa ini telah ikut 150 Badan Eksekutif Mahasiswa dari seluruh Indonesia. Aksi-aksi ini dilakukan di berbagai tempat, dan terutama terpusat di depan Istana, di lapangan Monas, dan di bunderan HI.Dari banyaknya organisasi yang ikut menggalakkan aksi-aksi kali ini nyatalah bahwa gerakan berbagai golongan dan organisasi mahasiswa ini menyuarakan hati nurani banyak kalangan dalam masyarakat mengenai situasi politik, ekonomi dan sosial yang sedang dihadapi bangsa kita dewasa ini. Dalam slogan-slogan dan orasi yang dilakukan selama aksi-aksi itu terdengar adanya “TUGU RAKYAT”, tujuh gugatan rakyat. “Tugu Rakyat” ini menuntut agar pemerintah menasionalisasikan aset-aset strategis bangsa, perwujudan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau rakyat, serta penuntasan kasus BLBI dan korupsi Soeharto beserta kroni-kroninya. Selain itu, mereka juga menuntut pengembalian kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi, dan energi; penjaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat; penuntasan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan; serta penyelamatan lingkungan.Bangkitnya aksi-aksi mahasiswa di berbagai kota besar di Indonesia merupakan peristiwa penting yang patut disambut gembira dan didukung oleh seluruh kekuatan demokratik di Indonesia. Sebab, seperti halnya aspirasi kaum buruh yang disuarakan secara lantang dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei yang baru lalu suara mahasiswa kali ini adalah juga manifestasi yang gamblang dan tulus dari aspirasi rakyat banyak. Dan bahwa kaum muda yang tergabung dalam berbagai macam organisasi ikut dalam memperjuangkan nasib rakyat adalah suatu hal yang positif sekali bagi hari kemudian bangsa. Kaum muda yang dewasa ini mau dengan susah-payah membela kepentingan rakyat, yang sebagian terbesar dihimpit oleh kemiskinan, adalah investasi yang besar dan berharga sekali untuk bangsa di masa-masa yang akan datang.Kaum muda, yang sebagian terdiri dari para mahasiswa, sekarang ini menjadi tumpuan harapan banyak orang, karena “kaum tua” atau “setengah tua” yang sedang menduduki tempat-tempat penting dalam eksekutif, legislatif dan judikatif, dan menguasai partai-partai politik di DPR, DPRD, dan DPD, ternyata sudah banyak yang mengkhianati kepentingan rakyat, terutama rakyat miskin yang jumlahnya besar sekali. Generasi muda dewasa ini adalah investasi yang penting dan berharga sekali untuk masa-masa yang akan datang bangsa kita.Tetapi, adalah hal yang menyedihkan dan sekaligus juga bisa membikin marahnya banyak orang, ketika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar menyatakan “ada pihak yang menunggangi aksi-aksi penolakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merebak di sejumlah daerah.Namun, Syamsir yang ditemui sebelum rapat kabinet paripurna membahas persiapan rencana kenaikan BBM di Kantor Presiden, tampak enggan menyebutkan pihak yang disinyalir menunggangi aksi-aksi tersebut. "Itu sudah jelas. Kalian sudah tahu itu, tidak usah tanyalah," ujarnya kepada wartawan. Massa yang tergerak berunjukrasa, menurut dia, dapat terpancing karena tidak mengetahui penyebab yang memaksa pemerintah harus menaikkan harga BBM. "Ini banyak demo-demo, karena banyak yang tidak ngerti. Apalagi, saya lihat, di DPR ada yang dukung, ada juga yang tidak," ujarnya (Antara, 14 Mei 2006).Ucapan Kepala Badan Intelijen Negara yang demikian ini merupakan penghinaan terhadap begitu banyak orang dari berbagai golongan dan kalangan, di banyak tempat di seluruh negeri yang sudah menyatakan protes mereka untuk menolak kenaikan harga BBM. Begitu banyaknya orang, dan begitu luasnya kalangan dan golongan yang menolak kenaikan harga BBM, sehingga sulitlah bagi banyak orang untuk menerima tuduhan bahwa “aksi-aksi ini disinyalir ditunggangi”. Dan juga merupakan celotehan yang sembarangan ketika ia mengatakan bahwa “massa tergerak berunjuk rasa” karena terpancing dan “tidak mengetahui penyebab yang memaksa pemerintah harus menaikkan harga BBM”, atau bahwa “banyak demo-demo karena banyak yang tidak ngerti”.Ucapan Kepala BIN yang demikian ini menunjukkan bahwa pada pokoknya - atau pada dasarnya - BIN masih memakai fikiran-fikiran atau pola lama, yang selama puluhan tahun digunakan oleh rejim militer Ode Baru untuk menakut-nakuti opini umum dengan menyebarkan tuduhan klasik (dan usang atau busuk) bahwa ada “fihak-fihak yang menunggangi aksi-aksi” berbagai golongan masyarakat untuk menentang tindakan atau kebijakan tertentu dari penguasa. Tetapi, kalau tuduhan semacam ini dalam masa-masa zaman Suharto masih laku dan bisa dipercaya oleh sebagian orang, maka akan salah besar kalau mau ditrapkan juga dalam aksi-aksi tentang kenaikan harga BBM dan TUGU RAKYAT.Sebab, dalam aksi-aksi untuk menentang kenaikan harga BBM kali ini ikut serta banyak sekali berbagai golongan dari masyarakat, umpamanya buruh, tani, pegawai negeri, perempuan, pemuda, mahasiswa. Mereka ini tergolong dalam beraneka-ragam puluhan partai politik, dan juga agama. Di antara yang ikut mengadakan aksi-aksi dan kegiatan lainnya ini tentu saja ada yang mempunyai simpati kepada berbagai aliran nasionalis, agama, komunis atau sosialis. Jadi, kalau kepala BIN mengatakan bahwa aksi-aksi menentang kenaikan harga BBM “ada yang menunggangi” maka dapat dijawab bahwa sesungguhnya yang menunggangi adalah rakyat Indonesia.Gerakan yang amat LuasUntuk memberi gambaran tentang luasnya gerakan atau aksi-aksi menentang naiknya harga BBM berikut ini disajikan sejumlah kecil kutipan berita-berita dari berbagai sumber, antara lain :“Menurut VHR 13 Mei 2008, Front Pembebasan Nasional yang terdiri dari organisasi-organisasi ABM, PRP, SMI, PPRM, WALHI, FBTN, Perempuan Mahardika, KPA Serikat Pengamen Indonesia, IGJ, LBH JAKARTA, LBH FAS, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, SPEED, SIEKAP, BUTRI, PERGERAKAN, PAWANG telah mengeluarkan pernyataan menentang kenaikan BBM. Pernyataan itu berbunyi : « Genderang perlawanan rakyat Indonesia, melawan rencana kenaikan harga BBM telah dibunyikan; mahasiswa, kaum miskin kota, kaum buruh, kaum tani dan perempuan di seluruh penjuru Indonesia, setiap hari melakukan aksi-aksi, dan terus membesar dan menyatu dari hari ke hari. Ini menunjukkan, bahwa tingkat kesejahteraan rakyat sudah dalam batas yang paling rendah, sehingga kenaikan harga BBM sebesar 30 %, tidak akan lagi sanggup di tanggung oleh rakyat Indonesia”.* * * Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Istana Merdeka sejak Senin (12/5) tidak patah arang. Mereka berusaha mendapat dukungan dari dewan perwakilan rakyat di 11 daerah di seluruh Indonesia. DPRD Semarang, Jogja, dan Riau telah menyatakan sikapnya dengan mendukung Tujuh Gugatan Rakyat (Tugu Rakyat). Pada Rabu (21/5) nanti, sekitar 40.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia akan kembali ke depan Istana Merdeka Jakarta untuk mengajak rakyat agar mencabut amanah konstitusi yang telah diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Pencabutan amanah ini menyusul kekecewaan mahasiswa karena SBY tidak memberikan respon positif terhadap Tugu Rakyat. Tugu Rakyat menuntut agar pemerintah menasionalisasikan aset-aset strategis bangsa, perwujudan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau rakyat, serta penuntasan kasus BLBI dan korupsi Soeharto beserta kroni-kroninya. Selain itu, mereka juga menuntut pengembalian kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi, dan energi; penjaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat; penuntasan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan; serta penyelamatan lingkungan (Tempo Interaktif, 13 Mei 2008)Akan Mengepung Istana 21 MeiRibuan mahasiswa di berbagai daerah, kembali menggelar aksi demonstrasi turun ke jalan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi demo mahasiswa di berbagai daerah ini kembali diwarnai bentrokan dengan polisi. Dalam aksinya itu, mahasiswa tetap menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi demo yang lebih besar lagi. Aksi menginap di depan Istana Negara sudah berakhir. Namun, itu bukan berarti demo akan mengendur, karena mahasiswa telah menyiapkan aksi demo besar-besaran pada 21 Mei mendatang untuk memprotes kebijakan SBY yang dinilai menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia memberikan tenggat waktu satu pekan kepada pemerintah untuk merealisasikan tuntutan para mahasiswa. Penegasan ini disampaikan dalam orasi sebelum ribuan mahasiswa dari BEM se-Indonesia yang menginap di depan Istana Negara membubarkan diri. Massa mahasiswa langsung berjalan menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Beberapa aktivis menegaskan, mereka akan kembali mengepung Istana Merdeka pada 21 Mei mendatang dengan aksi demo besar-besaran, apabila pemerintah tidak merespons tuntutan mereka.Sementara itu, di Bojonegoro, Jatim, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro, di gedung DPRD setempat, diwarnai perkelahian antara mahasiswa dan polisi. Sedangkan di Toli-toli, Sulteng, aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan BEM Universitas Madako (Umada) nyaris bentrok dengan polisi. Insiden itu bermula ketika puluhan demonstran memaksakan diri masuk ke dalam gedung DPRD Tolitoli, namun dihalau puluhan aparat yang sudah berjaga-jaga dari awalnya. Massa mahasiswa ini semakin kecewa karena ketika mereka berorasi di depan gedung dewan tidak ada satu pun wakil rakyat itu menemui mereka karena situasinya masih dalam masa reses. Meskipun begitu, para demonstran tetap mamaksakan diri untuk menduduki Gedung DPRD Tolitoli yang berada di depan bundaran "Kota Cengkih" ini.
Sedangkan di Madiun, sedikitnya 20 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Madiun menduduki kantor Radio Republik Indonesia (RRI) setempat. Mahasiswa yang datang dengan menggunakan kendaraan bermotor tersebut, sebelum melakukan pendudukan ruang rekaman RRI Madiun, melakukan orasi di depan pintu masuk RRI. Dalam orasinya mereka menuntut pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM. Setelah melakukan orasi di depan kantor RRI di Jalan Mayjen Panjaitan Kota Madiun, selanjutya massa dari HMI yang diwaliki oleh beberapa perwakilan mendesak pihak RRI untuk menyiarkan secara langsung tuntutan mereka. "Radio merupakan salah satu media yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Dengan disiarkan melalui radio, maka penolakan terhadap kenaikan harga BBM bisa didengar oleh siapa saja, termasuk pemerintah," katanya menambahkan. Di Bandung, puluhan mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) melakukan aksi bakar ban bekas dan menggelar teatrikal di tengah Jalan Lengkong Besar, Bandung. Aksi yang berlangsung selama sekitar satu jam itu sempat memacetkan arus lalu lintas kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Hal itu mengundang aparat kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial dan Pemerintahan itu. Koordinator aksi, Adnan Yusuf, menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. "Kami mahasiswa Bandung menolak kenaikan BBM, karena akan berdampak pada kesengsaraan rakyat miskin. Jangan sampai bangsa yang kaya sumber daya alam ini mati di lumbung sendiri," katanya. Sedangkan di Blitar, aktivis GMNI dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turun ke jalan untuk menolak rencana kenaikan tarif BBM. (Suara Karya, 14 Mei 2008)
Aksi-aksi yang paling banyak dan besar terjadi di Jakarta, dimana para mahasiswa dari berbagai universitas dan berbagai macam organisasi melampiaskan kemarahan mereka dan menyuarakan slogan-slogan yang keras mengkritik pemerintah. Penting untuk dicatat bahwa dalam aksi-aksi para mahasiswa ini telah ikut 150 Badan Eksekutif Mahasiswa dari seluruh Indonesia. Aksi-aksi ini dilakukan di berbagai tempat, dan terutama terpusat di depan Istana, di lapangan Monas, dan di bunderan HI.Dari banyaknya organisasi yang ikut menggalakkan aksi-aksi kali ini nyatalah bahwa gerakan berbagai golongan dan organisasi mahasiswa ini menyuarakan hati nurani banyak kalangan dalam masyarakat mengenai situasi politik, ekonomi dan sosial yang sedang dihadapi bangsa kita dewasa ini. Dalam slogan-slogan dan orasi yang dilakukan selama aksi-aksi itu terdengar adanya “TUGU RAKYAT”, tujuh gugatan rakyat. “Tugu Rakyat” ini menuntut agar pemerintah menasionalisasikan aset-aset strategis bangsa, perwujudan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau rakyat, serta penuntasan kasus BLBI dan korupsi Soeharto beserta kroni-kroninya. Selain itu, mereka juga menuntut pengembalian kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi, dan energi; penjaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat; penuntasan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan; serta penyelamatan lingkungan.Bangkitnya aksi-aksi mahasiswa di berbagai kota besar di Indonesia merupakan peristiwa penting yang patut disambut gembira dan didukung oleh seluruh kekuatan demokratik di Indonesia. Sebab, seperti halnya aspirasi kaum buruh yang disuarakan secara lantang dalam peringatan Hari Buruh 1 Mei yang baru lalu suara mahasiswa kali ini adalah juga manifestasi yang gamblang dan tulus dari aspirasi rakyat banyak. Dan bahwa kaum muda yang tergabung dalam berbagai macam organisasi ikut dalam memperjuangkan nasib rakyat adalah suatu hal yang positif sekali bagi hari kemudian bangsa. Kaum muda yang dewasa ini mau dengan susah-payah membela kepentingan rakyat, yang sebagian terbesar dihimpit oleh kemiskinan, adalah investasi yang besar dan berharga sekali untuk bangsa di masa-masa yang akan datang.Kaum muda, yang sebagian terdiri dari para mahasiswa, sekarang ini menjadi tumpuan harapan banyak orang, karena “kaum tua” atau “setengah tua” yang sedang menduduki tempat-tempat penting dalam eksekutif, legislatif dan judikatif, dan menguasai partai-partai politik di DPR, DPRD, dan DPD, ternyata sudah banyak yang mengkhianati kepentingan rakyat, terutama rakyat miskin yang jumlahnya besar sekali. Generasi muda dewasa ini adalah investasi yang penting dan berharga sekali untuk masa-masa yang akan datang bangsa kita.Tetapi, adalah hal yang menyedihkan dan sekaligus juga bisa membikin marahnya banyak orang, ketika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Syamsir Siregar menyatakan “ada pihak yang menunggangi aksi-aksi penolakan rencana kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang merebak di sejumlah daerah.Namun, Syamsir yang ditemui sebelum rapat kabinet paripurna membahas persiapan rencana kenaikan BBM di Kantor Presiden, tampak enggan menyebutkan pihak yang disinyalir menunggangi aksi-aksi tersebut. "Itu sudah jelas. Kalian sudah tahu itu, tidak usah tanyalah," ujarnya kepada wartawan. Massa yang tergerak berunjukrasa, menurut dia, dapat terpancing karena tidak mengetahui penyebab yang memaksa pemerintah harus menaikkan harga BBM. "Ini banyak demo-demo, karena banyak yang tidak ngerti. Apalagi, saya lihat, di DPR ada yang dukung, ada juga yang tidak," ujarnya (Antara, 14 Mei 2006).Ucapan Kepala Badan Intelijen Negara yang demikian ini merupakan penghinaan terhadap begitu banyak orang dari berbagai golongan dan kalangan, di banyak tempat di seluruh negeri yang sudah menyatakan protes mereka untuk menolak kenaikan harga BBM. Begitu banyaknya orang, dan begitu luasnya kalangan dan golongan yang menolak kenaikan harga BBM, sehingga sulitlah bagi banyak orang untuk menerima tuduhan bahwa “aksi-aksi ini disinyalir ditunggangi”. Dan juga merupakan celotehan yang sembarangan ketika ia mengatakan bahwa “massa tergerak berunjuk rasa” karena terpancing dan “tidak mengetahui penyebab yang memaksa pemerintah harus menaikkan harga BBM”, atau bahwa “banyak demo-demo karena banyak yang tidak ngerti”.Ucapan Kepala BIN yang demikian ini menunjukkan bahwa pada pokoknya - atau pada dasarnya - BIN masih memakai fikiran-fikiran atau pola lama, yang selama puluhan tahun digunakan oleh rejim militer Ode Baru untuk menakut-nakuti opini umum dengan menyebarkan tuduhan klasik (dan usang atau busuk) bahwa ada “fihak-fihak yang menunggangi aksi-aksi” berbagai golongan masyarakat untuk menentang tindakan atau kebijakan tertentu dari penguasa. Tetapi, kalau tuduhan semacam ini dalam masa-masa zaman Suharto masih laku dan bisa dipercaya oleh sebagian orang, maka akan salah besar kalau mau ditrapkan juga dalam aksi-aksi tentang kenaikan harga BBM dan TUGU RAKYAT.Sebab, dalam aksi-aksi untuk menentang kenaikan harga BBM kali ini ikut serta banyak sekali berbagai golongan dari masyarakat, umpamanya buruh, tani, pegawai negeri, perempuan, pemuda, mahasiswa. Mereka ini tergolong dalam beraneka-ragam puluhan partai politik, dan juga agama. Di antara yang ikut mengadakan aksi-aksi dan kegiatan lainnya ini tentu saja ada yang mempunyai simpati kepada berbagai aliran nasionalis, agama, komunis atau sosialis. Jadi, kalau kepala BIN mengatakan bahwa aksi-aksi menentang kenaikan harga BBM “ada yang menunggangi” maka dapat dijawab bahwa sesungguhnya yang menunggangi adalah rakyat Indonesia.Gerakan yang amat LuasUntuk memberi gambaran tentang luasnya gerakan atau aksi-aksi menentang naiknya harga BBM berikut ini disajikan sejumlah kecil kutipan berita-berita dari berbagai sumber, antara lain :“Menurut VHR 13 Mei 2008, Front Pembebasan Nasional yang terdiri dari organisasi-organisasi ABM, PRP, SMI, PPRM, WALHI, FBTN, Perempuan Mahardika, KPA Serikat Pengamen Indonesia, IGJ, LBH JAKARTA, LBH FAS, JGM, KORBAN, ARM, PRAXIS, IKOHI, SPEED, SIEKAP, BUTRI, PERGERAKAN, PAWANG telah mengeluarkan pernyataan menentang kenaikan BBM. Pernyataan itu berbunyi : « Genderang perlawanan rakyat Indonesia, melawan rencana kenaikan harga BBM telah dibunyikan; mahasiswa, kaum miskin kota, kaum buruh, kaum tani dan perempuan di seluruh penjuru Indonesia, setiap hari melakukan aksi-aksi, dan terus membesar dan menyatu dari hari ke hari. Ini menunjukkan, bahwa tingkat kesejahteraan rakyat sudah dalam batas yang paling rendah, sehingga kenaikan harga BBM sebesar 30 %, tidak akan lagi sanggup di tanggung oleh rakyat Indonesia”.* * * Mahasiswa yang berdemonstrasi di depan Istana Merdeka sejak Senin (12/5) tidak patah arang. Mereka berusaha mendapat dukungan dari dewan perwakilan rakyat di 11 daerah di seluruh Indonesia. DPRD Semarang, Jogja, dan Riau telah menyatakan sikapnya dengan mendukung Tujuh Gugatan Rakyat (Tugu Rakyat). Pada Rabu (21/5) nanti, sekitar 40.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia akan kembali ke depan Istana Merdeka Jakarta untuk mengajak rakyat agar mencabut amanah konstitusi yang telah diberikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.Pencabutan amanah ini menyusul kekecewaan mahasiswa karena SBY tidak memberikan respon positif terhadap Tugu Rakyat. Tugu Rakyat menuntut agar pemerintah menasionalisasikan aset-aset strategis bangsa, perwujudan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau rakyat, serta penuntasan kasus BLBI dan korupsi Soeharto beserta kroni-kroninya. Selain itu, mereka juga menuntut pengembalian kedaulatan bangsa pada sektor pangan, ekonomi, dan energi; penjaminan ketersediaan dan keterjangkauan harga kebutuhan pokok bagi rakyat; penuntasan reformasi birokrasi dan berantas mafia peradilan; serta penyelamatan lingkungan (Tempo Interaktif, 13 Mei 2008)Akan Mengepung Istana 21 MeiRibuan mahasiswa di berbagai daerah, kembali menggelar aksi demonstrasi turun ke jalan menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi demo mahasiswa di berbagai daerah ini kembali diwarnai bentrokan dengan polisi. Dalam aksinya itu, mahasiswa tetap menuntut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membatalkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, para mahasiswa mengancam akan menggelar aksi demo yang lebih besar lagi. Aksi menginap di depan Istana Negara sudah berakhir. Namun, itu bukan berarti demo akan mengendur, karena mahasiswa telah menyiapkan aksi demo besar-besaran pada 21 Mei mendatang untuk memprotes kebijakan SBY yang dinilai menyusahkan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia memberikan tenggat waktu satu pekan kepada pemerintah untuk merealisasikan tuntutan para mahasiswa. Penegasan ini disampaikan dalam orasi sebelum ribuan mahasiswa dari BEM se-Indonesia yang menginap di depan Istana Negara membubarkan diri. Massa mahasiswa langsung berjalan menuju Bundaran Hotel Indonesia (HI). Beberapa aktivis menegaskan, mereka akan kembali mengepung Istana Merdeka pada 21 Mei mendatang dengan aksi demo besar-besaran, apabila pemerintah tidak merespons tuntutan mereka.Sementara itu, di Bojonegoro, Jatim, aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro, di gedung DPRD setempat, diwarnai perkelahian antara mahasiswa dan polisi. Sedangkan di Toli-toli, Sulteng, aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan BEM Universitas Madako (Umada) nyaris bentrok dengan polisi. Insiden itu bermula ketika puluhan demonstran memaksakan diri masuk ke dalam gedung DPRD Tolitoli, namun dihalau puluhan aparat yang sudah berjaga-jaga dari awalnya. Massa mahasiswa ini semakin kecewa karena ketika mereka berorasi di depan gedung dewan tidak ada satu pun wakil rakyat itu menemui mereka karena situasinya masih dalam masa reses. Meskipun begitu, para demonstran tetap mamaksakan diri untuk menduduki Gedung DPRD Tolitoli yang berada di depan bundaran "Kota Cengkih" ini.
Sedangkan di Madiun, sedikitnya 20 mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Madiun menduduki kantor Radio Republik Indonesia (RRI) setempat. Mahasiswa yang datang dengan menggunakan kendaraan bermotor tersebut, sebelum melakukan pendudukan ruang rekaman RRI Madiun, melakukan orasi di depan pintu masuk RRI. Dalam orasinya mereka menuntut pemerintah membatalkan rencana menaikkan harga BBM. Setelah melakukan orasi di depan kantor RRI di Jalan Mayjen Panjaitan Kota Madiun, selanjutya massa dari HMI yang diwaliki oleh beberapa perwakilan mendesak pihak RRI untuk menyiarkan secara langsung tuntutan mereka. "Radio merupakan salah satu media yang bisa dijangkau oleh semua masyarakat. Dengan disiarkan melalui radio, maka penolakan terhadap kenaikan harga BBM bisa didengar oleh siapa saja, termasuk pemerintah," katanya menambahkan. Di Bandung, puluhan mahasiswa Universitas Pasundan (Unpas) melakukan aksi bakar ban bekas dan menggelar teatrikal di tengah Jalan Lengkong Besar, Bandung. Aksi yang berlangsung selama sekitar satu jam itu sempat memacetkan arus lalu lintas kendaraan bermotor di kawasan tersebut. Hal itu mengundang aparat kepolisian setempat untuk melakukan pengamanan aksi unjuk rasa yang dimotori mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Sosial dan Pemerintahan itu. Koordinator aksi, Adnan Yusuf, menyampaikan pernyataan sikap terkait dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM tersebut. "Kami mahasiswa Bandung menolak kenaikan BBM, karena akan berdampak pada kesengsaraan rakyat miskin. Jangan sampai bangsa yang kaya sumber daya alam ini mati di lumbung sendiri," katanya. Sedangkan di Blitar, aktivis GMNI dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) turun ke jalan untuk menolak rencana kenaikan tarif BBM. (Suara Karya, 14 Mei 2008)
Kampanye Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi I, II, dan Refleksi 10 Tahun Reformasi
Roadshow
Kampanye Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi I, II, dan Refleksi 10 Tahun Reformasi
JPK (Jaringan Peduli Kemanusiaan) Bandung:(GATKI, Ultimus, Walhi Jabar, Institut Perempuan, KMD Unpad, Pusik Parahyangan, Panazaba, LAHA, PSIK ITB, Sarekat Hijau Indonesia, JMP, Asalsada)
”STOP Kekerasan Negara, Sekarang...!!!!!”
PendahuluanKekerasan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masih begitu nyata, rentetan dan runtutan dalam setiap tahun adalah tragedi kemanusiaan atau sebuah perjuangan keadilan untuk mengungkap tragedi kemanusiaan itu sendiri. Termasuk penembakan mahasiswa tahun 1998 (Trisakti, Semanggi I, semanggi II ) yang sampai sekarang tidak jelas letak peradilannya.Pasang surut tentang kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II dari mulai pernyataan DPR bukan pelanggaran HAM berat beberapa tahun lalu.
Kemudian agak berkembang ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono menerima perwakilan keluarga korban pada tanggal 26 Maret 2008 lalu.
Setidaknya dukungan pemerintah tadi bisa menjadi sedikit titik cerah untuk terus melangkah mendesak setiap peradilan pelanggaran HAM masa lalu, salah satunya peristiwa Trisakti, Semanggi I, II.Tetapi fakta baru ketika, hilangnya berkas-berkas kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu di Kejaksaan Agung sungguh ironis.Walaupun setelah menuai banyak kecaman dan gencarnya pemberitaan di media, Jaksa Agung kemudian meralat dan menyatakan berkas tersebut tidak hilangIni membuktikan, bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu, harus selalu terus kita desak proses peradilannya.Dan sejak rezim Orde Baru, sejarah Indonesia telah menjadi perjalanan dengan penuh kekerasan.Mulai dari pembungkaman atas hak berorganisasi dan menyatakan pendapat, penghilangan dan penculikan aktivis, hingga penyiksaan dan penembakan yang juga didukung oleh struktur kekuasaan represivitas militeristik.Tingginya tingkat reprisifitas rezim tidak menyurutkan keinginan untuk sebuah perubahan, gelombang aksi dan penolakan terhadap rezim semakin menggelembung setiap saat.Praktik-praktik kekerasan selalu digunakan oleh rezim otoriterian dengan mengerahkan kekuatan bersenjata dengan dalih mengendalikan situasi dan mengamankan massa. Padahal dengan demikian tidak ada sedikitpun rasa aman yang di dapatkan. Kasus Trisaskti pada 12 Mei 1998, Semanggi I pada 8-14 November 1998, dan Semanggi II pada September 1999.Adalah bukti nyata dari tindak kekerasan yang dilakukan rezim otoriterian dengan mengerahkan kekuatan militeristik !!Pelanggaran berat HAM telah terjadi dengan sistematik, hingga proses hukum dan peradilan pun tak bisa berkutik.Setidaknya 10 tahun lalu, bagaimana sedikit memberitakan, bahwa terjadi sekian pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum terselesaikan.Kasus Trisakti, Semanggi (I), Semanggi (II) belum selesai. Kekerasan dengan bentuk apapun harus dihilangkan. Pelaku atas tindak kekerasan harus diusut dan dihukum, tak terkecuali dalang dari semua bentuk kekerasan ini. Tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, adalah sebagian dari kasus kekerasan politik yang belum tuntas. Kita menuntut kasus ini diselesaikan secara hukum, bukan secara politis. Hal ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan Pemerintah sebagai upaya pembuktian terwujudnya keadilan hukum bagi seluruh warga Indonesia, tanpa kecuali.
Stop Kekerasan Negara Sekarang...!!!!
No
Hari/tanggal
Tempat
Pemateri Diskusi
Bentuk Acara
1
Sabtu malam Minggu,
17 Mei 2008
Pkl. 19.30-Selesai
Perempatan Cikapayang, Dago
Aksi Damai.
(Pembagian pamflet acara, stiker, dll)
2.
Rabu, 21 Mei 2008
Pkl. 15.00-Selesai
Lapangan merah SR ITB
KontraS, Keluarga Korban
Pameran Foto, Pemutaran Film, Diskusi Interaktif, Performance art/pembacaan Puisi, dll
Kampanye Penuntasan Kasus Trisakti, Semanggi I, II, dan Refleksi 10 Tahun Reformasi
JPK (Jaringan Peduli Kemanusiaan) Bandung:(GATKI, Ultimus, Walhi Jabar, Institut Perempuan, KMD Unpad, Pusik Parahyangan, Panazaba, LAHA, PSIK ITB, Sarekat Hijau Indonesia, JMP, Asalsada)
”STOP Kekerasan Negara, Sekarang...!!!!!”
PendahuluanKekerasan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia sampai saat ini masih begitu nyata, rentetan dan runtutan dalam setiap tahun adalah tragedi kemanusiaan atau sebuah perjuangan keadilan untuk mengungkap tragedi kemanusiaan itu sendiri. Termasuk penembakan mahasiswa tahun 1998 (Trisakti, Semanggi I, semanggi II ) yang sampai sekarang tidak jelas letak peradilannya.Pasang surut tentang kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II dari mulai pernyataan DPR bukan pelanggaran HAM berat beberapa tahun lalu.
Kemudian agak berkembang ketika Presiden Susilo Bambang Yudoyono menerima perwakilan keluarga korban pada tanggal 26 Maret 2008 lalu.
Setidaknya dukungan pemerintah tadi bisa menjadi sedikit titik cerah untuk terus melangkah mendesak setiap peradilan pelanggaran HAM masa lalu, salah satunya peristiwa Trisakti, Semanggi I, II.Tetapi fakta baru ketika, hilangnya berkas-berkas kasus Pelanggaran HAM berat masa lalu di Kejaksaan Agung sungguh ironis.Walaupun setelah menuai banyak kecaman dan gencarnya pemberitaan di media, Jaksa Agung kemudian meralat dan menyatakan berkas tersebut tidak hilangIni membuktikan, bahwa pelanggaran HAM berat masa lalu, harus selalu terus kita desak proses peradilannya.Dan sejak rezim Orde Baru, sejarah Indonesia telah menjadi perjalanan dengan penuh kekerasan.Mulai dari pembungkaman atas hak berorganisasi dan menyatakan pendapat, penghilangan dan penculikan aktivis, hingga penyiksaan dan penembakan yang juga didukung oleh struktur kekuasaan represivitas militeristik.Tingginya tingkat reprisifitas rezim tidak menyurutkan keinginan untuk sebuah perubahan, gelombang aksi dan penolakan terhadap rezim semakin menggelembung setiap saat.Praktik-praktik kekerasan selalu digunakan oleh rezim otoriterian dengan mengerahkan kekuatan bersenjata dengan dalih mengendalikan situasi dan mengamankan massa. Padahal dengan demikian tidak ada sedikitpun rasa aman yang di dapatkan. Kasus Trisaskti pada 12 Mei 1998, Semanggi I pada 8-14 November 1998, dan Semanggi II pada September 1999.Adalah bukti nyata dari tindak kekerasan yang dilakukan rezim otoriterian dengan mengerahkan kekuatan militeristik !!Pelanggaran berat HAM telah terjadi dengan sistematik, hingga proses hukum dan peradilan pun tak bisa berkutik.Setidaknya 10 tahun lalu, bagaimana sedikit memberitakan, bahwa terjadi sekian pelanggaran HAM berat yang sampai sekarang belum terselesaikan.Kasus Trisakti, Semanggi (I), Semanggi (II) belum selesai. Kekerasan dengan bentuk apapun harus dihilangkan. Pelaku atas tindak kekerasan harus diusut dan dihukum, tak terkecuali dalang dari semua bentuk kekerasan ini. Tragedi Trisakti, Semanggi I, Semanggi II, adalah sebagian dari kasus kekerasan politik yang belum tuntas. Kita menuntut kasus ini diselesaikan secara hukum, bukan secara politis. Hal ini menjadi masalah yang harus segera diselesaikan Pemerintah sebagai upaya pembuktian terwujudnya keadilan hukum bagi seluruh warga Indonesia, tanpa kecuali.
Stop Kekerasan Negara Sekarang...!!!!
No
Hari/tanggal
Tempat
Pemateri Diskusi
Bentuk Acara
1
Sabtu malam Minggu,
17 Mei 2008
Pkl. 19.30-Selesai
Perempatan Cikapayang, Dago
Aksi Damai.
(Pembagian pamflet acara, stiker, dll)
2.
Rabu, 21 Mei 2008
Pkl. 15.00-Selesai
Lapangan merah SR ITB
KontraS, Keluarga Korban
Pameran Foto, Pemutaran Film, Diskusi Interaktif, Performance art/pembacaan Puisi, dll
3.
Jumat, 23 Mei 2008
Pkl. 15.00-Selesai
Unpad (Dipati Ukur)
KontraS, Keluarga Korban
Pameran Foto, Pemutaran Film, Diskusi Interaktif, Performance art/pembacaan Puisi, dll
Jumat, 23 Mei 2008
Pkl. 15.00-Selesai
Unpad (Dipati Ukur)
KontraS, Keluarga Korban
Pameran Foto, Pemutaran Film, Diskusi Interaktif, Performance art/pembacaan Puisi, dll
4
Jumat, 30 Mei 2008
Pkl.15.00-Selesai
Gedung Balai Pustaka, jalan jawa no.6 Bandung
KontraS, Keluarga Korban, Romo Sandyawan, Institut Perempuan
Pameran Foto, Pemutaran Film, Diskusi Interaktif, Performance art/pembacaan Puisi, dll
Jumat, 30 Mei 2008
Pkl.15.00-Selesai
Gedung Balai Pustaka, jalan jawa no.6 Bandung
KontraS, Keluarga Korban, Romo Sandyawan, Institut Perempuan
Pameran Foto, Pemutaran Film, Diskusi Interaktif, Performance art/pembacaan Puisi, dll
Rabu, 30 April 2008
Tentang Bung Karno, Suharto dan 17 Agustus 45
| A. Umar Said | |
| | |
Perlulah kiranya terlebih dulu diingat oleh kita semua bahwa selama umur Republik Indonesia yang 62 tahun itu separonya – presisnya 32 tahun – negara dan rakyat kita ada di bawah cengkeraman diktatur militer Orde Baru. Sekarang makin jelas bagi banyak orang bahwa 32 tahun Orde Baru di bawah pimpinan Suharto dan konco-konconya, merupakan bagian dari sejarah Republik Indonesia yang paling gelap dan paling pengap selama ini ( bahkan, mungkin juga yang paling hitam sepanjang masa!)
Berlainan dengan periode antara 1945 sampai 1965 (selama 20 tahun) di bawah pimpinan Presiden Sukarno, yang merupakan periode yang bisa dibanggakan oleh bangsa Indonesia sebagai periode revolusi merebut kemerdekaan, dan perjuangan menentang neokolonialisme dan imperialisme (terutama AS), dan pemupukan solidaritas rakyat-rakyat Asia-Afrika, maka periode 1966-1998 (selama 32 tahun) di bawah pimpinan Jenderal Suharto adalah kebalikannya sama sekali.
Perbedaan sosok Bung Karno dan Suharto
Para pengamat politik yang berpandangan objektif dan jernih, dan para sejarawan yang bersikap jujur, tentunya melihat perbedaannya yang jauh dan besar sekali antara Republik Indonesia di bawah pimpinan Bung Karno dan Republik Indonesia di bawah Orde Baru atau rejim militer Suharto. Dan demikian juga kiranya, semua orang yang mendambakan terciptanya masyarakat adil dan makmur dan persatuan bangsa tentunya melihat juga jauhnya perbedaan antara sosok yang agung dari Bung Karno sebagai bapak bangsa - dan pejuang besar serta pemimpin rakyat - dibandingkan dengan sosok yang rendah dan kerdil sekali dari Suharto.
Kalau kita renungkan dengan dalam-dalam, dan kita pelajari sejarah bangsa dengan baik-baik, maka nyatalah bahwa Bung Karno adalah satu-satunya pemimpin bangsa yang sampai sekarang ini paling besar jasanya kepada rakyat dan bangsa Indonesia, dan paling unggul dalam banyak hal, dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya. Ini kelihatan jelas sekali kalau kita kaji kembali – dengan baik-baik dan dengan fikiran yang jernih dan hati yang jujur – sejarah perjuangan rakyat kita sejak lahirnya Budi Utomo sampai dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45. oleh Sukarno-Hatta.
Siapa saja yang mempelajari –secara objektif dan menyeluruh -- sejarah perjuangan bangsa sampai tercapainya kemerdekaan akan melihat dengan jelas bahwa Bung Karno-lah yang sejak mudanya sebagai mahasiswa sudah menunjukkan dengan nyata tekadnya untuk mempersatukan perjuangan bangsa. Dalam usia mudanya ini ia belajar politik dari perjuangan pemimpin besar Sarekat Islam Haji Oemar Said Tjokroaminoto.
Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme
Adalah sangat menarik sekali untuk dicatat bahwa dalam usia sekitar 25 tahun ia telah membuat (dalam tahun 1926) satu tulisan yang sangat panjang dan bagus sekali, yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Dari tulisan yang sangat panjang ini kelihatan dengan jelas sekali bahwa sejak usianya yang semuda itu Bung Karno sudah mempunyai gagasan-gagasan besar atau pandangan jauh tentang pentingnya persatuan perjuangan di antara golongan nasionalis, golongan Islam dan golongan Marxis di Indonesia.
Tulisan yang merupakan dokumen politik yang bersejarah ini, yang aslinya dimuat dalam Suluh Indonesia Muda dalam tahun 1926, dapat dibaca sekarang oleh siapa saja dalam buku Dibawah Bendera Revolusi jilid pertama. Dalam tulisan panjang yang terdiri dari 23 halaman ini Bung Karno telah menuangkan prinsip-prinsip besar gagasannya mengenai persatuan bangsa. Dari tulisan yang dibuatnya dalam usia semuda itulah kita semua bisa melihat dengan jelas pendiriannya tentang pentingnya persatuan (atau kerjasama) antara nasionalisme, Islamisme dan Marxisme dalam perjuangan rakyat di Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme.
NASAKOM dan Indonesia Menggugat
Rupanya, pandangannya yang ini jugalah yang sejak itu menjadi pembimbing utama sepanjang perjuangannya dalam memimpin gerakan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, sampai proklamasi 17 Agustus 45 dan, juga, sesudah berdirinya Republik Indonesia. Bahkan, ketika Republik Indonesia mengalami berbagai gangguan dari fihak kolonialisme dan imperialisme (Belanda, Inggris, dan AS terutama) Bung Karno dengan gigih dan teguh tetap berusaha bersikap setia kepada gagasan-gagasan besar yang sudah dimilikinya sejak umur sekitar 20 tahunan. Ini kelihatan nyata sekali dalam sikapnya menghadapi DI-TII, RMS, PRRI-Permesta, perjuangan merebut kembali Irian Barat dll dll.
Dengan membaca tulisannya Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme ini, dan juga banyak tulisan atau pidato-pidatonya lainnya yang terkumpul dalam dua jilid buku Dibawah Bendera Revolusi, maka kita akan mengerti mengapa ia mengatakan dirinya sebagai seorang Muslimin yang sosialis, atau seorang nasionalis yang berpandangan Marxis atau seorang yang berhaluan-fikiran Marxis sekaligus juga nasionalis dan Muslim. Dengan mengkaji dalam-dalam berbagai tulisan, pidato dan ucapannya, kita juga akan memahami bahwa konsepsi politik Bung Karno mengenai NASAKOM adalah perealisasian atau pelaksanaan dari gagasan-gagasan besarnya sejak muda belia. (Tentang hal-hal ini masih banyak sekali yang bisa ditulis di kemudian hari dan dikaji bersama-sama).
Kehebatan lainnya Bung Karno sebagai orang muda yang revolusioner juga kelihatan dalam pidato pembelaannya (tahun 1930) di depan pengadilan kolonial Belanda ketika ia dituduh melakukan pembrontakan terhadap kekuasaan penjajah Belanda. Pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat ini menjadi sangat terkenal dan merupakan dokumen politik monumental dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena, dalam pidato pembelaannya ini tidak saja ia mengecam habis-habisan kolonialisme dan imperialisme, tetapi juga menyerukan perlawanan terhadap penjajahan bangsa kita pada waktu itu.
Bung Karno dan 17 Agustus 45 adalah Satu
Oleh karena itu, bagi kita semua yang peduli akan sejarah bangsa, ketika kita sedang menyongsong perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, tidak bisa tidak ingatan kita pasti melayang juga kepada tokoh besar bangsa yang bernama Sukarno ini. Sebab, nama Sukarno tidak bisa dipisahkan dari 17 Agustus 1945. Atau, dalam kalimat yang lain, Sukarno dan 17 Agustus 1945 adalah satu. 17 Agustus adalah perwujudan dari hasil perjuangan yang puluhan tahun yang dilancarkan Bung Karno sebagai pimpinan gerakan nasional untuk kemerdekaan. Itulah sebabnya maka Bung Karno telah mendapat persetujuan bersama dari banyak golongan untuk (bersama-sama dengan Bung Hatta) memproklamasikan kemerdekaan, atas nama seluruh bangsa Indonesia.
Tetapi, kita semua yang mengikuti dengan teliti berbagai perkembangan sosial-politik di Indonesia akan melihat dengan gamblang bahwa sejak Suharto melakukan pengkhianatan besar-besaran terhadap Bung Karno, maka bangsa Indonesia kehilangan pemimpin besarnya, kehilangan guru bangsanya, kehilangan pemersatu bangsanya. Perkembangan selama 62 tahun Republik Indonesia menunjukkan dengan jelas sekali bahwa tidak ada pemimpin Indonesia yang mempunyai ketokohan seagung atau setinggi Bung Karno. Sekarang ini makin kentara dengan jelas, bahwa walaupun sudah dikhianati oleh Suharto, Bung Karno masih tetap dipandang oleh banyak orang sebagai tokoh terbesar bangsa, yang tidak ada tandingannya, sampai sekarang.
Seperti yang bisa kita amati bersama-sama, dengan mengkhianati Bung Karno, Suharto (dan konco-konconya, baik yang dalamnegeri maupun yang luarnegeri) telah menterlantarkan hasil-hasil besar revolusi, menghancurkan cita-cita para perintis kemerdekaan, memporak-porandakan jiwa revolusioner bangsa, merusak dan membusukkan Republik Indonesia. Dengan mengkhianati Bung Karno dan menghancurkan kekuatan pendukung politiknya (yang terdiri dari golongan kiri, dan terutama dari kalangan PKI), maka Suharto telah menyatukan diri dengan musuh bebuyutan rakyat Indonesia sejak lama, yaitu imperialisme.
Pengkhianatan Suharto terhadap Bung Karno
Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang 17 Agustus, maka otomatis kita akan ingat kepada jasa-jasa besar Bung Karno. Dan ketika ingat kepada keagungan Bung Karno terpaksalah kita ingat juga kepada pengkhianatan Suharto (dan konco-konconya). Sebab, dengan mengkhianati Bung Karno dan menggulingkannya dari kekuasaan politiknya, Suharto telah membikin mandegnya revolusi bangsa Indonesia, serta membuat berbagai kerusakan berat atau penyakit besar dalam tubuh bangsa dan negara Republik Indonesia. Akibat kerusakan dan pembusukan dalam tubuh bangsa dan negara kita ini sampai sekarang masih kita warisi di banyak bidang.
Mungkin sekali, lima sampai sepuluh generasi bangsa kita yang akan datang akan mencatat bahwa pengkhianatan Suharto terhadap Bung Karno adalah peristiwa bersejarah yang akibat negatifnya sangat besar sekali bagi bangsa dan Republik Indonesia. Sebab, dengan pengkhianatan Suharto terhadap Bung Karno itu telah dibangun Orde Baru. Dan kita semua mengalami atau menyaksikan bahwa masa Orde Baru (1966-1998) adalah periode yang paling buruk yang dialami bangsa Indonesia. Kiranya, tidak salahlah kalau di kemudian hari akan ditulis oleh para sejarawan atau berbagai pakar bahwa periode Orde Baru adalah periode yang banyak menimbulkan pembusukan, kerusakan, dan kebobrokan, yang menyebabkan berbagai penderitaan dan penyiksaan bagi banyak sekali orang.
Karena, selama masa Orde Baru yang sangat panjang itu ratusan juta rakyat Indonesia “dikerangkeng” - dengan cara-cara yang bengis dan kejam sekali -- oleh golongan militer (terutama TNI-AD) yang jumlah total-jenderalnya tidak sampai satu juta orang. Para pendiri Orde Baru telah membikin terbunuhnya jutaan orang tidak bersalah, juga membikin terpenjarakannya ratusan ribu orang kiri dalam jangka waktu yang lama sekali. Kira-kira 20 juta orang anggota keluarga (dekat dan jauh) para korban Orde Baru telah dibikin menderita puluhan tahun oleh berbagai macam perlakuan, sampai sekarang.
Sukarno sejajar dengan Pemimpin-pemimpin Dunia
Bagi mereka yang banyak membaca dan mempelajari sejarah berbagai bangsa di dunia akan bisa melihat bahwa keagungan sosok dan citra Bung Karno itu sejajar dengan keagungan sosok pemimpin-pemimpin besar lainnya seperti Sun Yatsen, Mao Tsetung, Chou Enlai, Ho Chiminh, Jawaharlal Nehru, Abdul Gamal Nasser, Joseph Bros Tito, Che Guevara, Ernest Mandela. Dan sebaliknya, mereka juga bisa melihat kekerdilan sosok Suharto dan kerendahan moralnya yang sejajar dengan “pemimpin-pemimpin” korup seperti Marcos, Chiang Kaishek, Lon Nol, Mobutu, Caucescu, Pinochet, dan sebangsanya lainnya.
Kehebatan atau keunggulan Bung Karno dibandingkan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia lainnya adalah banyak sekali. Bukan saja adalah seorang intelektual yang banyak membaca buku politik dan sejarah berbagai bangsa di dunia, ia adalah seorang yang bisa membuat tulisan dengan bahasa dan gaya yang menarik. Ia mahir dalam menggunakan bahasa Indonesia secara bagus sekali, tetapi juga lancar sekali berbahasa Belanda, Inggris, dan menguasai bahasa Jerman dan bahasa Perancis walaupun serba sedikit. Bukan saja bahwa ia pandai berpidato dengan cara yang bisa “menghanyutkan” perasaan dan fikiran banyak orang, tetapi juga isinya yang dalam. Tetapi, di atas segala-galanya, Bung Karno besar dan unggul tinggi sekali berkat rasa pengabdiannya kepada kepentingan rakyat banyak, dan karena “gandrungnya” terhadap persatuan bangsa Indonesia.
Oleh karena itu, ketika kita semua sedang menyongsong Hari Kemerdekaan 17 Agustus, dan mengingat akan segala kebesaran dan keunggulan Bung Karno sebagai pemimpin sejati bangsa Indonesia, maka kelihatan jugalah, sebagai kontrasnya, kekerdilan sosok Suharto. Kekerdilan Suharto dibandingkan dengan keagungan Bung Karno, bukan saja karena Suharto adalah serdadu kolonial KNIL waktu mudanya, melainkan juga karena kerendahan moralnya. Bukan saja ia adalah diktator yang dengan tangan besi sudah membikin “pengap” seluruh Indonesia selama 32 tahun, ia juga ternyata adalah maling terbesar dalam sejarah Republik Indonesia.
Kekerdilan Sosok Suharto
Kekerdilan sosok Suharto dan kerendahan moralnya juga nampak dengan jelas kalau kita ingat bahwa Bung Karno wafat ketika ia menjadi “tahanan” dalam keadaan sakit dan tidak punya apa-apa, karena ia tidak mau menumpuk kekayaan baginya dan keluarganya. Kita bisa bandingkan dengan Suharto yang walaupun sudah di-“lengserkan” oleh generasi muda dari jabatannya dalam tahun 1998, sekarang ia masih bisa hidup dengan segala kemewahan dan kemegahan dari uang haram yang dicurinya secara besar-besaran dari rakyat dan negara.
Dengan banyaknya berita tentang berbagai kasus korupsi yang dilakukan Suharto yang melibatkan jumlah sampai triliunan Rupiah, dan juga besar dan luasnya jaring-jaringan gelapnya di dalamnegeri maupun luarnegeri, maka sudah makin jelas dan nyatalah sekarang bagi banyak orang bahwa Suharto adalah bukan saja pengkhianat terhadap Bung Karno dan rakyat Indonesia, melainkan juga penjahat atau maling besar, yang merupakan sampah bangsa. Dalam buku sejarah bangsa Indonesia, perlulah kiranya ditulis nantinya bahwa Suharto bukanlah orang yang pernah berjasa bagi bangsa. Melainkan, bahwa Suharto adalah “tokoh” negatif bangsa, yang telah mendatangkan banyak kerusakan besar dan pembusukan parah bagi rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia.
Besarnya kerusakan dan parahnya pembusukan yang sudah ditimbulkan Suharto dengan Orde Barunya kelihatan juga dari banyaknya persoalan parah yang dihadapi bangsa dewasa ini di bidang politik, sosial, ekonomi dan moral, sebagai warisan yang diteruskan oleh berbagai pemerintahan yang silih berganti sejak 1998.
Indonesia Membutuhkan Pemimpin Sekaliber Bung Karno
Dalam kaitan ini, adalah hal yang amat menyedihkan dan memprihatinkan bahwa sesudah 62 tahun merdeka, di Republik Indonesia masih terdapat 13 juta anak-anak yang kurang makan dan kelaparan, di samping adanya pengangguran sekitar 40 juta orang. Keadaan yang menyedihkan ini ditambah lagi dengan adanya lebih dari 40 juta orang miskin, dan sekitar 100 juta orang yang hidupnya kurang dari 2 dollar US sehari. Yang juga amat perlu disesalkan dan diprihatinkan adalah merajalelanya korupsi di segala bidang dan di segala tingkatan , yang mencerminkan kerusakan moral atau kebejatan akhlak yang melanda seluruh bangsa secara ganas.
Semuanya ini menunjukkan bahwa bangsa kita dan Republik Indonesia sudah sangat membutuhkan adanya pimpinan yang sekaliber dan setulus Bung Karno, yang mampu mempersatukan bangsa atas dasar-dasar Bhinneka Tunggal Ika (yang sungguh-sungguh), Pancasila (juga yang sungguh-sungguh). Bangsa kita memerlukan munculnya seorang pemimpin yang mampu membikin gagasan-gagasan besar seperti yang sudah dituangkan dalam dua jilid buku Dibawah Bendera Revolusi.
Sekarang dapatlah kiranya dinyatakan dengan tegas bahwa Republik Indonesia dan bangsa Indonesia tidak membutuhkan sama sekali orang-orang sekaliber dan sejenis Suharto, yang dari pengalaman sudah terbukti tidak mendatangkan kebaikan sama sekali, melainkan kebalikannya.
Paris, 13 Agustus 2007
Calon Pesiden AS dan Israel Berniat Menyerang Iran
Lihat situs Antara, 17 April 2008, dua bakal calon Presiden Amerika Serikat, Barrack Obama dan Hillary Clinton, berniat menyerang
"Dan kami akan membuat rakyat
Tak ubahnya seperti Hillary Clinton, rival terberat dia, Barrack Obama ikut mengecam
Nampaknya Bush akan memberikan tongkat estafet kepemimpinannya kepada salah satu bakal calon itu dengan gembira. Sebab, mereka adalah “koboi-koboi” yang mewarisi bakat-bakat Bush sebagai seorang penghancur, dan tentu saja ditemani oleh sekutu-sekutu mereka yang setia, dan
Kepemilikan nuklir oleh negara-negara yang melawan hegemoni global merupakan ancaman nyata bagi kaum kontra revolusioner. Padahal kebutuhan nuklir saat ini diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi alternatif.
Kemampuan plutonium yang sangat dahsyat menggiurkan manusia untuk mengeksplorasi dan memanfaatkannya. Atas dasar itulah
Langganan:
Postingan (Atom)